Penerimaan CPNS daerah sekarang mudah-mudahan sudah mulai transparan dan betul2 berdasarkan hasil tes yang ada. Namun tentu walaupun begitu tetap aja ada oknumpejabat yang masih saja melakukan praktek KKN dalam penerimaan CPNSD. Untuk itu diperlukan komitmen dari pemerintah kota / kabupaten untuk memberantas KKn dengan sepenuh hati. Jangan malah memfasilitasi praktek KKN tersebut dengan memberikan peluang, sebagai contoh untuk para TIM SUKSESnya dulu maka diprioritaskan, atau bisa saja ada yang disebut "preman pemerintah" sehingga mereka2 itu dengan mudahnya memasukkan "orang2 mereka" menjadi CPNSD. Inilah sebetulnya yang membuat nagara kita daerah kita menjadi ketinggalan dari bangsa lain dari daerah lain.
Cobalah LSM masalah pendidikan dibuat dengan tujuan untuk memantau proses pendidikan dan apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Misal proyek peningkatan mustu SDM pendidik, fasilitas sekolah, sarana dan prasaran sekolah, proses PBM, UAN, dan lain-lain sehingga ke depan nantinya mutu pendidikan di Indonesia atau di daerah semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seiring dengan pemberlakuan dana Pendidikan 20% dari APBN/D, maka hal ini harus dilakukan. Jangan sampai dana yang sangat besar itu malah tidak memajukan dan menyejahterakan pendidik malah semakin tidak karuan karena di sana sini rebutan proyek. Atau bahkan dana yang sangat besar itu bingung mau diapakan. Untuk itu mari kita kawal dengansebaiknya sehingga betul2 tepat sasaran dan tepat guna.
by.perma bakti
